Sekitar 39.610 masyarakat Kabupaten Ciamis tidak diaktifkan dari kepesertaan Yang menerima Kontribusi Pungutan (PBI) Agunan Kesehatan yang diongkosi APBN pada Mei 2025. Keadaan ini memacu kedukaan Korps Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri PMII) Ciamis-Pangandaran langsung lakukan audiensi dengan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya di Oproom Pendopo, Kamis (3/7/2025).
Ketua Kopri PMII Ciamis-Pangandaran, Sarah Annisya Nurfauziah, menyebutkan penonaktifan tiba-tiba itu melukai konsep keadilan sosial seperti instruksi mulia undang undang 1945.
“Penonaktifan BPJS PBI secara mendadak ini melukai beberapa nilai keadilan. Semua komponen warga, termasuk yang tidak sanggup, seharusnya masih tetap memperoleh hak servis kesehatan,” katanya.
Sarah menjelaskan, faksinya terima banyak keluh kesah dari warga dan tengah galang pergerakan kelompok untuk memanusiakan manusia dan minta kepastian pada pihak pemerintah wilayah lewat Bupati, selanjutnya cari penegasan bagaimana sikap dari pemda mengatasi persoalan itu.
“Alhamdulillah telah ada pengakuan yang sesuai keinginan kita di mana pemda siap mengkover semua keperluan atau remobilisasi BPJS PBI seperti ketetapan yang diterapkan. Pemda di sini menginisiasi untuk mengkover lewat APBD atau istilahnya penganekaragaman APBD, sekarang ini yang telah di remobilisasi itu ada sekitar 101 peserta,” ucapnya.
Sarah minta Pemkab Ciamis perkuat proses klarifikasi dan validasi data warga miskin secara intens. Menurut dia, banyak masyarakat terimbas sedang jalani penyembuhan dan kaget saat ketahui BPJS mereka tidak aktif.
“Kami meminta klarifikasi dan validasi dilaksanakan masif. Agar alokasi kontribusi dibanding BPJS PBI ini sesuai seperti mestinya,” sambungnya.
Kopri PMII akui sudah terima data dari Sukarelawan Kemanusiaan Ciamis (RKC), yang memperlihatkan minimal 50 masyarakat miskin terimbas penonaktifan.
Dalam pada itu, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengatakan keterkejutannya atas peraturan dari pemerintahan pusat itu. Walau menjadi tanggung-jawab APBN, Herdiat memperjelas loyalitas Pemkab untuk menolong masyarakat yang pantas terima.
“Ini mengagetkan kita. Tetapi tetap ada kesempatan remobilisasi. Bila memang benar-benar miskin dan penuhi persyaratan, dapat diaktifkan lagi,” tutur Herdiat
Dia mengingati supaya warga yang telah sanggup tidak memaksa diri untuk selalu terima kontribusi.
“Semoga dapat banyak yang terakomodir, tetapi yang tidak terakomodir juga semoga mengetahui apabila sudah kaya, sudah tidak pantas ditolong kembali, harus sadar,” jelasnya.
Pemkab Ciamis saat ini sedang mengusahakan jalan keluar lewat penganggaran APBD untuk memuat masyarakat miskin yang terimbas dan belum tercover oleh pusat.